Juruketik.com – Sebanyak 6.500 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bogor ditargetkan diperbaiki tahun ini melalui kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Program tersebut menjadi langkah besar sekaligus sejarah baru dalam percepatan penyediaan hunian yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, Pemkab Bogor selama ini telah mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk merenovasi sekitar 2.750 unit RTLH setiap tahun.
Program tersebut mulai berjalan sejak tahun 2025 dan akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.
Menurut Rudy, dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian PKP yang dipimpin Menteri Maruarar Sirait, menjadi langkah strategis untuk mempercepat penanganan RTLH yang masih menjadi pekerjaan rumah di Kabupaten Bogor.
“Alhamdulillah, ikhtiar menghadirkan rumah yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat terus kami lakukan sebagai salah satu program prioritas,” kata Rudy.
Baca Juga: Asyik! Pemkab Bogor Bakal Bangun Rumah Subsidi Tahun 2026, Lokasinya Dipastikan Aman dari Bencana
“Dukungan dari Pemerintah Pusat menjadi penguat agar upaya ini dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor,” sambungnya.
Ia menegaskan, pelaksanaan program perbaikan RTLH akan dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan mengacu pada data yang akurat agar bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal warga, Rudy menyebut program tersebut juga memiliki dampak ekonomi yang luas.
Pembangunan dan berevolusi rumah akan menyerap tenaga kerja lokal sekaligus menggerakkan sektor usaha bahan bangunan, seperti toko material, industri semen, pasir, cat, hingga berbagai kebutuhan konstruksi lainnya.
Dengan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Pusat, Rudy optimis perbaikan penyediaan rumah layak huni dapat segera terwujud sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.
“Mohon doa dan dukungannya agar ikhtiar ini berjalan lancar serta membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.
Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait membuka peluang menambah alokasi bantuan bedah rumah di Kabupaten Bogor untuk mempercepat penanganan sekitar 746 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Kepastian penambahan bantuan akan dihentikan setelah pemerintah menyelesaikan evaluasi terhadap kesiapan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjalankan program tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Maruarar usai menerima kunjungan Bupati Bogor Rudy Susmanto di Jakarta, Jumat 24 Juli 2026 malam.
Menurutnya, Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sekitar 5,76 juta jiwa, memerlukan perhatian khusus dalam penyediaan perumahan yang layak.
“Tadi backlog yang tidak punya, yang RTLH di Bogor ada 746 ribu, masih besar sekali,” ujar Maruarar.
Berdasarkan hasil evaluasi sementara, Kabupaten Bogor masih menghadapi permasalahan sekitar 746 ribu RTLH.
Oleh karena itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan memperkuat kolaborasi untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni secara berkelanjutan.
Maruarar mengungkapkan alokasi bantuan bedah rumah untuk Kabupaten Bogor mengalami perbaikan signifikan.
Jika pada tahun lalu hanya mencapai 1.346 unit, pada tahun ini jumlahnya meningkat menjadi sedikitnya 6.396 unit.
Menurutnya, peningkatan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mempercepat pengurangan RTLH sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan sehat.
Ia menegaskan, pemerintah masih membuka peluang untuk menambah kuota bantuan apabila hasil evaluasi menunjukkan Kabupaten Bogor siap melaksanakan program secara tepat sasaran, cepat, dan berkualitas.
“Nanti kita pelajari kesiapannya. Kalau memang siap, kita masih ada alokasi. Minggu depan kita kasih kepastiannya,” tandas Maruarar yang akrab disapa Ara. (*)
