Juruketik.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Fetty Anggrainidini, menggelar kegiatan reses I Tahun Sidang 2026-2027 di Majelis Ta’lim Nur Hidayah, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu 18 November 2026.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah aspirasi disampaikan masyarakat, mulai dari kebutuhan sarana dan prasarana pengangkutan sampah, fasilitas majelis taklim, hingga persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Fetty Anggrainidini mengatakan, salah satu kebutuhan yang banyak disampaikan warga adalah pengadaan motor sampah (mosam). Pasalnya, kondisi sejumlah akses jalan di wilayah tersebut cukup sulit dilalui kendaraan pengangkut sampah sehingga selama ini proses pengangkutan masih mengandalkan gerobak manual.
“Jadi hari ini kita menampung banyak aspirasi dari masyarakat. Terutama mengenai permintaan sarana dan prasarana seperti motor sampah, karena di sini katanya harus manual menggunakan gerobak biasa. Memang jalurnya agak sulit,” ujar Fetty.
Selain persoalan kebersihan lingkungan, masyarakat juga mengusulkan perbaikan fasilitas Majelis Ta’lim Nur Hidayah. Beberapa kebutuhan yang disampaikan di antaranya perbaikan pintu, pengadaan karpet, speaker, serta perlengkapan penunjang kegiatan keagamaan lainnya.
Persoalan jaminan kesehatan juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Sejumlah warga mengeluhkan status BPJS PBI yang sebelumnya aktif, tetapi kini tidak lagi dapat digunakan sehingga mereka harus membayar iuran secara mandiri setiap bulan.
Menanggapi hal itu, Fetty menyatakan akan membantu mengupayakan agar masyarakat yang memenuhi kriteria dapat kembali memperoleh kepesertaan PBI.
Dalam kesempatan yang sama, reses tersebut juga dimanfaatkan untuk memberikan sosialisasi mengenai desil kesejahteraan masyarakat serta Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Fetty menjelaskan, pihaknya bersama pemerintah wilayah Kelurahan Sukaresmi memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme pengecekan dan peninjauan kembali data desil apabila dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Sosialisasi IKD juga dilakukan karena data kependudukan tersebut dapat terhubung dengan layanan perlindungan sosial (perlinsos), sehingga masyarakat bisa mengetahui status desil dan informasi terkait bantuan sosial.
Menurut Fetty, pemanfaatan sistem digital tersebut dapat membantu proses pengecekan data masyarakat secara lebih transparan. Bahkan, dalam kegiatan itu terdapat warga yang langsung dibantu melakukan pengecekan oleh pihak pemerintah wilayah.
“Dari hasil pengecekan ternyata di Perlinsos desilnya memang naik, sehingga BPJS PBI-nya langsung dicabut. Terlihat juga ada cicilan dan informasi lainnya. Jadi, ketika ada data seperti itu, bisa langsung terdeteksi,” jelasnya.
Ia menilai sosialisasi tersebut penting agar masyarakat memahami alasan perubahan status bantuan sosial maupun kepesertaan BPJS PBI. Dengan demikian, warga dapat mengetahui langkah yang perlu dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian data.
Fetty menegaskan, kegiatan reses menjadi kesempatan bagi anggota legislatif untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah pemilihannya.
“Aspirasi dari warga masyarakat kita tampung. Insyaallah dengan begitu kita bisa tahu apa saja yang dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya.(*)










