Juruketik.com – Komisi V DPR RI mengkritik pembangunan Underpass Batutulis. Kritikan ini disampaikan badan legislatif itu saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke lokasi longsor di kawasan Batutulis, Kota Bogor pada Rabu, 18 September 2025 kemarin.
Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus yang menegaskan pentingnya penanganan cepat dan terpadu untuk mengatasi dampak longsor sekaligus melindungi situs bersejarah di kawasan tersebut.
Lasarus menyebut, longsor yang terjadi di Batutulis tak lepas dari dampak pembangunan proyek strategis nasional yang dinilai kurang memperhatikan aspek Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).
“Proyek ini memang strategis nasional, sudah dibangun dan selesai. Namun, kalau saya lihat, mungkin dulu Amdalnya (Underpass) kurang baik. Akibatnya berdampak pada lingkungan, muncul longsor yang kini mengancam situs penting yang harus kita jaga,” kata Lasarus kepada wartawan.
Ia menekankan, kawasan Batutulis menyimpan nilai sejarah tinggi, mulai dari Prasasti Batutulis hingga Istana Batutulis yang pernah menjadi kediaman Bung Karno selama sepuluh tahun.
Karena itu, penyelamatan kawasan tidak hanya untuk kepentingan infrastruktur, tetapi juga warisan sejarah bangsa.
Lasarus meminta seluruh pihak terkait, mulai dari Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dirjen Bina Marga, PT KAI, hingga Ditjen Perkeretaapian untuk segera berkoordinasi menemukan solusi terbaik.
“Jangan sampai hal-hal yang sifatnya non teknis justru menghambat. Jalan yang longsor saat ini hanya bisa dilewati kendaraan roda dua, mobil tidak bisa lagi lewat,” ucapnya.
“Pemerintah provinsi sudah siapkan anggaran, wali kota Bogor sudah siapkan lahan sekitar dua hektar untuk pembangunan jalan baru. Ini harus segera ditindaklanjuti,” ujar dia.
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengapresiasi perhatian Komisi V DPR RI terhadap progres penanganan longsor Batutulis.
Menurutnya, kawasan ini harus segera mendapatkan kepastian penanganan karena menyangkut proyek strategis nasional sekaligus keselamatan masyarakat.
“Alhamdulillah, ini jadi titik perhatian dari Komisi V DPR RI. Kalau tidak ditangani cepat, kondisi jalan underpass yang ada tetap menimbulkan kerawanan. Padahal jalur ini vital bagi aktivitas masyarakat Bogor,” jelasnya.
Dedie Rachim menambahkan, penanganan teknis sejak awal ditangani oleh Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan Balai Besar Teknik Perkeretaapian Jawa Barat.
Namun, dengan adanya keterlibatan lebih luas dari Dirjen Bina Marga, Cipta Karya, hingga Sumber Daya Air (SDA), diharapkan solusi komprehensif bisa segera terwujud.
Terkait dukungan anggaran, Dedie Rachim menyebut Pemkot Bogor akan menanggung pembebasan lahan sekitar 4.000 meter di atas lahan dua hektar. Sementara, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung konstruksi jalan dengan alokasi anggaran mencapai Rp22 miliar.
“Kalau dulu sempat dibicarakan provinsi membantu 50 persen untuk lahan, ternyata secara teknis tidak memungkinkan. Jadi lahan murni ditanggung Pemkot, sementara konstruksi ditanggung provinsi,” pungkasnya. (3RY)
