Juruketik.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM mengambil langkah penutupan jalur tambang di wilayah Kabupaten Bogor beberapa hari lalu.
Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di tiga kawasan tersebut
KDM mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan kajian terkait keberlangsungan aktivitas tambang, terutama dari sisi lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
Baca Juga: Jaro Ade Sebut Penutupan Tambang Ganggu Pembangunan Tol dan Bendungan di Kabupaten Bogor
“Terkait khusus jalur tambang di wilayah Kabupaten Bogor kan kita lihat base-nya. Pertama ketersediaannya dan kemudian juga bukan persoalan khusus tambangnya,” ujar KDM.
Menurutnya, kajian lingkungan menjadi hal utama sebelum menentukan arah kebijakan selanjutnya terkait aktivitas tambang di Kabupaten Bogor.
“Jadi pertama kita lihat dulu apakah akan ada keberlangsungan atau tidak, kita ingin kepada kajian lingkungan,” katanya.
Baca Juga: Viral Polemik Tambang Bogor, Rudy Susmanto Tegaskan Tak Pernah Menantang Dedi Mulyadi
Selain itu, Pemprov Jabar juga akan menghitung luas area tambang yang masih memungkinkan untuk beroperasi serta memikirkan keberlanjutan kehidupan masyarakat setelah aktivitas tambang selesai dilakukan.
“Yang kedua kalau ada keberlangsungan berapa luasnya. Kemudian yang berikutnya adalah, setelah tambang itu apa yang akan dilakukan untuk kehidupan masyarakatnya. Ini yang lagi kita rumuskan sehingga menjadi tepat,” jelasnya.
KDM juga menyoroti persoalan pembagian hasil pajak tambang. Ia menginginkan agar sebagian besar pendapatan dari sektor tambang dapat kembali dirasakan langsung oleh masyarakat desa tempat aktivitas tambang berlangsung.
“Karena rencana di saya pajak tambang itu harus 70 persen kembali ke desa di mana tambang itu dilakukan. Jadi saya ingin membangun berkeadilan,” tegasnya.
Terkait persoalan kompensasi yang dinilai tidak tepat sasaran, KDM meminta masyarakat menanyakan langsung kepada pemerintah desa setempat yang dianggap paling mengetahui kondisi di lapangan.
“Kalau di lapangan tidak tepat sasaran ya mengajukannya siapa, yang tahu detailnya siapa? Kades, ya tanya saja ke kepala desanya,” pungkasnya. (3RY)
