Juruketik.com – Sebanyak 75 perusahaan di Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, terkendala mengurus perizinan akibat polemik siteplan PT Ferry Sonneville.
Menyikapi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyiapkan pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria untuk mencari solusi atas berbagai persoalan pertanahan yang menghambat perizinan dan investasi di wilayahnya.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menilai pembentukan itu penting dilakukan. Selain berdampak langung kepada masyarakat, juga menghambat investasi.
Baca Juga: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Desak Reformasi Perizinan, Target Dongkrak PAD dan Tarik Investor
Salah satunya polemik siteplan PT Ferry Sonneville di Kecamatan Gunungputri yang berdampak pada terhambatnya perizinan 75 perusahaan.
“Jadi kita ingin membahas beberapa persoalan lahan di Kabupaten Bogor melalui mekanisme Gugus Tugas Reforma Agraria,” kata Rudy kepada wartawan, Rabu (14/10).
Ia menyebut Gugus Tugas Reforma Agraria akan menjadi wadah bagi instansi vertikal dan pemerintah daerah untuk mencari solusi atas persoalan lahan yang belum terselesaikan.
Baca Juga: Apindo Ungkap Hambatan Perizinan di Kabupaten Bogor, DPRD Janji Permudah Investasi
“Jadi berbagai instansi vertikal akan duduk bersama untuk mencari solusi bersama,” tuturnya.
Ia menjelaskan, inisiatif pembentukan gugus tugas tersebut berasal dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.
Namun, keinginan itu belum bisa terwujud dalam waktu dekat. Dikarenakan persoalan yang kini menyangkut Kementerian ATR/BPN.
“Karena kepala BPN masih Plt maka Kita minta waktu sedikit mundur dan akan menindaklanjutinya kembali pembahasannya” jelas Rudy.
Sebelumnya, Pemkab Bogor menggelar rapat untuk membahas nasib 75 perusahaan yang terkendala mengurus perizinan karena masuk dalam siteplan PT Ferry Sonneville. Rapat berlangsung di Ruang Serbaguna Mayor R. Oking Djaja Atmadja, Cibinong, Jumat (9/10/2026).
Rudy menegaskan, pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria akan ditindaklanjuti agar berbagai persoalan pertanahan di Kabupaten Bogor dapat dibahas secara bersama-sama.
“Kita ingin persoalan-persoalan lahan di Kabupaten Bogor dibahas bersama lintas instansi agar bisa ditemukan solusi, karena itu, Gugus Tugas Reforma Agraria akan kita tindak lanjuti,” pungkasnya. (Kha)
