Juruketik.com – Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil angkat suara terkait wacana Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengambil alih pengelolaan RSUD Kota Bogor.
Menurut politisi PKS itu, persoalan ini tidak bisa diputuskan secara tiba-tiba karena memiliki sejarah panjang.
“RSUD Kota Bogor ini historinya cukup panjang. Dulu, perjuangan pengambil alihan dari Yayasan Karya Bakti agar bisa dikelola langsung oleh pemerintah daerah itu juga berkat dorongan dan peran kuat anggota dewan,” kata Adityawarman Adil.
“Jadi kalau tiba-tiba mau di alihkan kelola sama provinsi Jawa Barat ya boleh ngobrol dulu (Komunikasi dengan DPRD-red),” sambungnya.
Terkait dengan sikap Wali Kota Bogor yang memberi lampu hijau terhadap rencana tersebut, Adityawarman menilai langkah itu kemungkinan diambil untuk melihat potensi manfaat dari dukungan anggaran provinsi.
“Wali kota mungkin melihat kalau provinsi ada anggaran lalu diberikan ke RSUD, itu bisa jadi peluang. Bahkan bisa membuka kemungkinan membangun RSUD lagi di Kota Bogor. Tapi tetap, saya kira rencana ini perlu diobrolkan lebih lanjut,” uxap dia.
Adityawarman menambahkan, pengalihan aset bukan perkara mudah karena prosesnya membutuhkan waktu panjang dan pengalaman serupa pernah terjadi di Kota Bogor.
“Pengalihan aset itu tidak gampang. Kita ada beberapa pengalaman saat aset kota dari provinsi dialihkan. Jadi saya lihat rencana ini perlu di obrolan kan lebih lanjut,” pungkasnya.
Sebelumnya, kabar mengejutkan datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terancam kehilangan salah satu BUMD miliknya di Kota Bogor.
Hal ini terjadi usai Pemprov Jabar menyatakan minat untuk mengelola Rumah Sakit Umum Daerah atau disingkat RSUD Kota Bogor.
Adapun, minat ini diungkapkan langsung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyani atau akrab disapa KDM saat menjenguk korban bencana Majelis Taklim Ambruk di RSUD Kota Bogor pada Senin, 8 September 2025.
“(Jadi) Pak Dirut bercerita tentang keluh kesah rumah sakit ini harus nanganin pasien dari Cianjur, Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor,” kata Dedi Mulyadi.
“Sehingga beban rumah sakitnya sangat tinggi, dan potensi orang untuk tidak bayar karena BPJS nya tidak mengklaim atau tidak mempunyai BPJS sangat tinggi,” sambungnya.
Untuk itu, Pemprov Jabar bersedia mentake over atau mengelola RSUD Kota Bogor. Mengingat, jika kondisi terus seperti ini, RSUD Kota Bogor bisa kehabisan bahan dan biaya operasional.
“Kalau ada usulan minta Pemprov Jabar untuk mentake over atau mengelola rumah sakit ini saya menyatakan Pemprov Jabar bersedia,” ucap KDM. (3RY)
