Juruketik.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto terus melakukan penguatan tata kelola perizinan sebagai langkah strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Upaya ini dilakukan secara terintegrasi bersama seluruh jajaran perangkat daerah guna memastikan setiap program berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada rapat koordinasi terkait perizinan di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong baru-baru ini, Bupati Rudy menegaskan bahwa penguatan sistem perizinan menjadi salah satu kunci dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan terarah.
Baca Juga: Bupati Bogor Perkuat Pelestarian Sejarah sebagai Pilar Penguat Identitas Daerah
Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk memastikan berbagai strategi program, termasuk program nasional, dapat dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran, serta berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, percepatan proses perizinan yang mendukung pembangunan daerah juga menjadi prioritas, terutama yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski demikian, seluruh proses tetap dilaksanakan dengan mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan serta peraturan-peraturan yang berlaku.
Baca Juga: 4 Bulan, Rudy Susmanto Realisasikan 156,44 Hektare Hutan Kota dengan 45.152 Pohon Tertanam di Bogor
“Perizinan yang baik harus mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Ini penting agar investasi yang masuk dapat berjalan dengan lancar dan memberikan efek berganda bagi masyarakat,” ujar Rudy.
Ia melanjutkan, Pemkab Bogor berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan sistem, termasuk peningkatan pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses perizinan.
Dengan demikian, diharapkan tercipta iklim investasi yang kondusif sekaligus mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bogor optimis mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. (*)
