Juruketik.com – Aksi unjuk rasa alias demo mahasiswa di Gedung DPRD Kota Bogor memanas pada Jumat (19/6/2026).
Aliansi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Bogor bersama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Komisariat IPB membawa delapan tuntutan rakyat dan mendesak wakil rakyat segera mengambil sikap atas berbagai persoalan yang mereka soroti.
Dalam aksi tersebut, situasi sempat menegang ketika massa mahasiswa berupaya masuk lebih jauh ke area gedung DPRD Kota Bogor hingga terjadi gesekan dengan aparat keamanan.
Baca Juga: Mahasiswa Unpak Demo di Depan Istana Bogor: Soroti MBG, APBN hingga Pendidikan Gratis
Ketua GMKI Cabang Bogor, Abel Tampubolon mengatakan, bahwa sebelum mendatangi Gedung DPRD Kota Bogor, massa aksi terlebih dahulu bergerak menuju Istana Bogor.
Namun, langkah mereka terhenti setelah mendapat penghadangan dari aparat kepolisian, sehingga massa memutuskan mengalihkan titik aksi ke Gedung DPRD Kota Bogor.
“Kami menerobos masuk karena kami rindu akan rumah kami sendiri. Kami mendesak agar perwakilan rakyat di DPRD Kota Bogor menyatakan sikap yang sama secara kolektif kolegial dengan masyarakat,” ujar Abel.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga BBM dan bahan pokok, mengevaluasi program pemerintah serta menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Kemudian, mendesak pemerintah merespons pelemahan nilai tukar rupiah secara serius, menghentikan militerisme di ranah sipil, menolak Undang-Undang Polri.
Selanjutnya, menghentikan eksploitasi sumber daya alam dan perampasan ruang hidup masyarakat, serta mengusut tuntas dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional secara transparan.
Menurut Abel, pihak DPRD Kota Bogor telah menerima dan mendengarkan aspirasi mahasiswa. Bahkan, DPRD disebut berjanji akan membahas tuntutan tersebut dan memberikan perkembangan hasil pembahasan pada Rabu mendatang.
“Kami akan menunggu tindak lanjut yang dijanjikan. Jika tidak ada kejelasan, kami akan menuntut anggota DPRD Kota Bogor untuk menandatangani surat pengunduran diri,” tegasnya.
Situasi aksi sempat memanas ketika sejumlah mahasiswa berupaya masuk lebih jauh ke dalam area gedung DPRD. Massa mengaku ingin memeriksa ruang kerja anggota dewan yang dinilai belum menunjukkan respons maksimal terhadap tuntutan yang disampaikan.
Ketua PMKRI Komisariat IPB, Andrew Leo Wijaya menyayangkan lambannya respons anggota dewan dalam menemui massa aksi.
Ia juga menyoroti dugaan tindakan represif yang dilakukan oleh oknum aparat pengamanan saat mahasiswa mencoba mencari perwakilan rakyat di dalam gedung.
“Kami sudah menunggu lebih dari lima menit, tetapi hanya dua anggota dewan yang hadir dan tidak lama kemudian pergi. Karena resah, kami berencana naik ke atas untuk mencari perwakilan kami. Namun, kami justru dihadang, didorong ke tembok, bahkan beberapa dari kami ditendang,” ungkap Andrew.
Andrew menegaskan bahwa aksi yang dilakukan mahasiswa berlangsung secara damai dan tidak disertai dengan membawa senjata tajam ataupun benda berbahaya lainnya.
Menurutnya, tindakan represif yang diduga dilakukan aparat tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat.
“Aksi ini murni untuk menyuarakan keresahan masyarakat. Kami kecewa karena masyarakat yang ingin melihat kondisi rumah rakyatnya sendiri justru mendapat perlakuan represif,” katanya.
Meski demikian, mahasiswa memastikan akan terus mengawal komitmen DPRD Kota Bogor hingga batas waktu yang dijanjikan. Mereka berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti secara nyata dan tidak berhenti pada sekadar janji.
“Kami akan terus mengawal janji DPRD Kota Bogor hingga hari Rabu mendatang untuk memastikan seluruh aspirasi kami ditindaklanjuti secara konkret,” tutup Andrew. (3RY)
