Juruketik.com – Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor mengungkap masih adanya hambatan dalam proses perizinan yang dinilai memengaruhi iklim investasi di Bumi Tegar Beriman.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Kabupaten Bogor berjanji mengawal perbaikan regulasi dan mendorong kemudahan perizinan agar investor semakin yakin menanamkan modalnya.
Dalam keterangannya, Ketua DPK Apindo Kabupaten Bogor, Rizalsah menyatakan, bahwa pelaku usaha saat ini sangat membutuhkan kepastian hukum yang jelas agar roda investasi dapat bergerak lebih dinamis dan aman.
Baca Juga: Pemkab Bogor Benahi Perizinan, Rudy Susmanto Ingin Investasi Makin Kondusif
“Kami berharap ada komitmen kuat dari pemerintah dan DPRD untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kepastian hukum dalam hal regulasi perizinan adalah kunci utama agar para pengusaha, baik lokal maupun asing, merasa aman untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bogor,” ujar Rizalsah, Rabu (8/7/2026).
Keluhan tersebut dipertegas oleh jajaran Wakil Ketua DPK Apindo Kabupaten Bogor. Gunawan Wibisono menyoroti bahwa tumpang tindih aturan atau birokrasi yang berbelit sering kali menjadi ganjalan di lapangan.
Sementara itu, Desi menambahkan bahwa kemudahan investasi akan langsung berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal yang lebih optimal.
Di sisi lain, Nanda Iskandar menaruh harapan besar agar koordinasi antara pelaku usaha dan pemangku kebijakan bisa berjalan lebih sinkron.
“Sinkronisasi aturan dari pusat ke daerah harus dikawal ketat agar tidak ada hambatan bagi pelaku usaha yang mau masuk,” kata Nanda.
Menanggapi keluhan dari pengurus Apindo tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, memberikan respons positif.
Ia menegaskan komitmen legislatif untuk menjamin kemudahan berinvestasi serta memastikan regulasi yang ada berpihak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami di DPRD sangat menyambut baik dan mendengar apa yang menjadi kegelisahan rekan-rekan dari Apindo. Kabupaten Bogor ini butuh investasi untuk menggerakkan ekonomi warga,” kata Sastra Winara.
Sastra juga berjanji akan mengevaluasi dan mengawal ketat setiap regulasi atau peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan perizinan agar tidak menyulitkan dunia usaha.
“Terkait kepastian hukum dan kemudahan perizinan, kami akan koordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Bogor agar jalurnya semakin efektif dan efisien. Kita ingin investor datang dengan tenang, dan pengusaha yang sudah ada bisa terus berkembang,” pungkasnya. (Sep)
