Juruketik.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto menyiapkan lima kecamatan di Kabupaten Bogor sebagai kawasan pengembangan investasi baru.
Langkah tersebut dilakukan melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mendukung percepatan investasi dan pembangunan ekonomi daerah pada tahun 2027.
Dalam keterangannya, Rudy Susmanto mengatakan, penyusunan RDTR itu dilakukan untuk memperlancar investasi yang masuk ke wilayah Kabupaten Bogor.
Baca Juga: Pemkab Bogor Benahi Perizinan, Rudy Susmanto Ingin Investasi Makin Kondusif
“Kita menyusun RDTR di 5 kecamatan salah satunya di wilayah timur yakni Sukamakmur,” kata Rudy usai rapat di Kantor DPMPTSP Kabupaten Bogor, Senin (9/11).
“Ini dilakukan ketika pada saat investor masuk, lahan yang sudah ada dan tidak bisa terbangun karena permasalahan LSD, lahan sawah dlindungi atau LP2B itu bisa dilakukan sesuai peruntukkannya,” sambungnya.
RDTR tersebut juga akan memperkuat aturan main investasi di wilayah Kabupaten Bogor tanpa harus melanggar. Dalam posisi itu, Pemkab Bogor menugaskan DPMPTSP untuk memandu jalannya investasi.
Baca Juga: Apindo Ungkap Hambatan Perizinan di Kabupaten Bogor, DPRD Janji Permudah Investasi
“Investor yang masuk ke Kabupaten Bogor, kita pandu berdasarkan ketentuan peraturan ruang yang sudah dipersiapkan sejak sesuai dengan ketentuan peraturan di ruang,” jelasnya.
Di samping itu, Rudy menyebut bahwa penyusunan RDTR ini juga sebagai langkah gayung bersambut dengan rencana pengembangan pusat ekonomi baru yang dilakukan Pemkab Bogor khususnya di wilayah timur dan barat Kabupaten Bogor.
“Kita mempersiapkan pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah barat dan timur, yang mana ini harus ditangkap oleh DPMPTSP di bidang promosi agar dapat disampaikan kepada pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bogor maupun di luar Kabupaten Bogor, dimana kita menyiapkan beberapa ruang-ruang investasi yang ada di Kabupaten Bogor,” bebernya.
Dengan RDTR tersebut, ketentuan yang sudah sesuai peraturan perundang-undangan tidak bisa dikompromikan.
“Ketentuan-peraturan perundang-undangannya sudah mengatur di mana kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan pertanian yang semangatnya sama dengan Presiden Republik Indonesia, menunjang ketahanan pangan, tidak boleh berubah fungsi sesuai dengan peruntukan yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Bogor, Agus Ridhallah menyambut baik langkah Pemkab Bogor tersebut.
Menurutnya, kondisi itu menjadi salah satu persoalan yang belum diselesaikan secara maksimal. Dimana tidak sedikit para investor tak bisa membangun usahanya karena sejumlah persoalan.
“Sehingga dengan hadirnya RDTR, ini akan mempermudah usaha dan meningkatkan investasi di Kabupaten Bogor,” ujar Agus. (Kha)
