Juruketik.com – Rencana pembangunan pusat layanan baru Kota Bogor, tepatnya di wilayah Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, tak terwujud dalam semalam.
Bergulir sejak 2020 melalui lobi hibah lahan ke pemerintah pusat, proyek ini melewati proses panjang, mulai dari pengurusan aset, penyusunan desain, hingga pencarian anggaran.
Kini, setelah bertahun-tahun direncanakan, pembangunan fisik mulai terlihat melalui pengerjaan jalan akses.
Baca Juga: Progres Jalan Akses Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor Capai 48 Persen, Ditarget Rampung November
Kawasan yang semula dirancang sebagai pusat perkantoran pemerintah itu kini berkembang menjadi konsep pusat layanan masyarakat terpadu.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menargetkan kawasan tersebut dapat mendekatkan berbagai layanan publik sekaligus mengurangi kepadatan aktivitas pemerintahan di pusat kota.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengawal rencana tersebut sejak masih menjabat Wakil Wali Kota Bogor. Langkah awal dilakukan dengan membentuk tim analisis sosial ekonomi untuk menyiapkan persyaratan pengajuan hibah lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Baca Juga: Kabar Baik! Pemkot Bogor Uji Coba Jalan Baru Batutulis Besok, Dibuka Dua Arah
Pada Desember 2020, Pemkot Bogor mengajukan permohonan hibah sekitar 9 hektare lahan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dari luasan tersebut, Pemkot berharap sedikitnya 6 hektar dapat dimanfaatkan untuk membangun pusat pemerintahan baru di Katulampa.
Kajian sosial ekonomi menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Pemkot pun melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar permohonan tersebut dapat diproses.
“Alhamdulillah DJKN telah merespons permohonan hibah lahan yang dimohonkan oleh Pemerintah Kota Bogor,” kata Dedie Rachim setelah memimpin rapat koordinasi pembentukan Tim Analisis Sosial Ekonomi pada Desember 2020.
Perjuangan tersebut membuahkan hasil pada 25 November 2021. Pemerintah pusat menghibahkan aset eks BLBI kepada Pemkot Bogor untuk sejumlah peruntukan dengan total luasan sekitar 10,2 hektar di tiga lokasi.
Rinciannya, 6 hektar di Katulampa untuk pusat pemerintahan baru, 3,2 hektar di Kelurahan Empang untuk rencana stoplet jalur ganda Bogor-Sukabumi, serta sekitar 1 hektar di jalur Regional Ring Road (R3).
Dedie menjelaskan, pemanfaatan aset tersebut merupakan bagian dari upaya menata persebaran kantor pemerintahan. Selama ini, sejumlah kantor yang berada di lokasi berbeda membuat aktivitas pelayanan dan administrasi tersebar di beberapa titik.
“Karena ini (lahan) terpisah-pisah, kemungkinan kita akan kerja sama untuk Samsat Kota Bogor bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedie saat menjelaskan rencana pemanfaatan aset hibah pada November 2021.
Memasuki 2023, lahan Katulampa telah menjadi aset Pemkot Bogor dan bersertifikat atas nama pemerintah daerah. Tahap berikutnya adalah menyiapkan desain bangunan dan akses menuju kawasan.
Namun, persoalan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Pada pertengahan 2023, Pemkot mengajukan kebutuhan dana sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar kepada pemerintah pusat untuk pembangunan pusat pemerintahan baru.
Hingga Februari 2024, pengajuan tersebut belum mendapat jawaban. Pemkot pun perlu mencari alternatif pembiayaan agar rencana pembangunan dapat berlanjut.
Pada 2024, perencanaan mulai diarahkan pada penyusunan Detail Engineering Design (DED) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor.
Pemkot merencanakan pemindahan sekitar 20 organisasi perangkat daerah (OPD) ke kawasan Katulampa, sementara Balai Kota di Jalan Ir. H. Juanda tetap difungsikan.
OPD yang masuk dalam rencana pemindahan antara lain Sekretariat Daerah, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Bapperida, Diskominfo, DPMPTSP, Diarpus, Disdukcapil, Disparbud, Dinkukmdagin, DP3A, DPPKB, Dinsos, Disnaker, DKPP, Satpol PP, DLH, dan DPUPR.
Pada akhir 2024, proyek tersebut direncanakan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Pemkot juga menyiapkan skema tahun jamak karena pembangunan kawasan diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun anggaran.
Memasuki 2025, perhatian Pemkot tak hanya tertuju pada pembangunan gedung, tetapi juga aksesibilitas kawasan.
Pada Mei 2025, Dedie menyampaikan rencana peninjauan ulang DED sekaligus pembangunan jalan akses yang menghubungkan lahan PT Sejahtera Eka Graha (SEG) dengan lahan PT Kharisma Tangguh Persada (KTP).
Konektivitas itu juga direncanakan mendukung akses menuju Jalan Parung Banteng, Summarecon, dan Tol Bogor Selatan.
“Tahun ini kami akan review Detail Engineering Design (DED) yang sudah ada dan membangun jalan akses dari lahan PT Sejahtera Eka Graha (PT SEG) ke lahan PT Kharisma Tangguh (KTP),” ujar Dedie pada 5 Mei 2025.
Pada 2026, konsep kawasan berkembang menjadi pusat layanan masyarakat terpadu. Selain gedung perkantoran, fasilitas yang direncanakan mencakup sarana olahraga, masjid, dan akses jalan baru di kawasan Bogor Timur.
Dedie menegaskan, orientasi pembangunan bukan semata-mata memindahkan kantor pemerintahan, melainkan memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan dalam satu kawasan.
“Namanya bukan pusat pemerintahan, sebetulnya pusat layanan masyarakat Kota Bogor,” ungkap Dedie pada 14 Februari 2026.
Salah satu layanan yang diharapkan semakin mudah dijangkau adalah perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Saat ini, pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sejumlah layanan lainnya masih berada di lokasi berbeda.
Setelah melalui tahapan perencanaan selama beberapa tahun, pembangunan fisik mulai terlihat pada 2026 melalui pengerjaan jalan akses.
Saat meninjau proyek pada 12 Oktober 2026, Dedie menyebut progres pembangunan jalan telah mencapai 48 persen, atau 10 persen lebih cepat dibandingkan target. Pekerjaan meliputi pembersihan lahan atau land clearing serta pembangunan badan jalan.
Akses tersebut menghubungkan Tol Bogor Selatan dengan kawasan Bogor Raya City. Pemkot menargetkan jalan itu mulai beroperasi pada Desember 2026 untuk mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah Bogor Timur.
Sementara itu, lahan seluas 6 hektar di Katulampa disiapkan untuk menampung 21 kantor OPD. Kawasan tersebut juga direncanakan dilengkapi sarana olahraga dan tempat ibadah.
Meski akses jalan mulai dikerjakan, pembangunan gedung perkantoran belum dimulai. Dedie menyebut pembangunan gedung direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 2027.
Dengan demikian, pengerjaan jalan menjadi tahap fisik awal yang mengantarkan rencana pusat layanan masyarakat Kota Bogor menuju fase pembangunan berikutnya.
Setelah melewati proses pengajuan hibah, penyiapan lahan, penyusunan desain, dan pencarian pembiayaan, realisasi kawasan Katulampa kini berlanjut dengan penyiapan infrastruktur dasar. (*)
