Juruketik.com – Pengambilalihan operasional Biskita Transpakuan Kota Bogor berbuntut panjang. Sampai saat ini, transportasi massal di Kota Bogor itu belum juga kembali beroperasional.
Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A Rachim pun sampai meminta Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi dapat mempertimbangkan keputusan pencabutan subsidi untuk Biskita Transpakuan pada tahun 2025 ini.
Permintaan ini disampaikan menyusul pencabutan subsidi pada program Buy The Service (BTS) Biskita Transpakuan dirasa sangat memukul program pembenahan sistem transportasi di wilayah Kota Bogor.
“Kami meminta BTS Kota Bogor tetap diberikan kesempatan sebelum sepenuhnya dialihkan subsidinya ke APBD,” kata Dedie A Rachim.
Menurut dia, ada beberapa pertimbangan kenapa subsidi Biskita Transpakuan diharapkan dapat dilanjutkan Kemenhub.
Selain, berpengaruh terhadap program pembenahan sistem transportasi di wilayah Kota Bogor.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga sudah berkontribusi atas penyerahan aset Terminal Baranangsiang ke Kemenhub pada 2019 lalu.
“Ini adalah kontribusi anak kepada orangtuanya. Dan Kota Bogor memiliki keistimewaan tersendiri, selain memiliki Istana dan Kebun Raya, sekaligus Kota tempat Presiden Prabowo menerima tamu negara asing,” ucap dia.
“Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Bogor memberikan kontribusi pula kepada Pemerintah Pusat,” ujar Dedie A Rachim.
Terpisah, Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna menilai masih dibutuhkannya subsidi Biskita Transpakuan dari APBN ini untuk memastikan rencana penataan transportasi publik, sebagai salah satu komitmen Pemerintah Pusat membangun standar layanan di kawasan aglomerasi Jabodetabek.
“Selain dukungan Pemkot Bogor kepada Pusat untuk menata transportasi dan menyiapkan TOD Baranangsiang dan pembebasan lahan bagi stoplet KA Sukaresmi, Pemkot juga telah turut membantu teknis di lapangan dalam penataan jalur proyek strategis nasional rel ganda Bogor-Sukabumi selama 2020-2022,” kata Yayat Supriatna.
Diketahui, Kemenhub melalui Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dikabarkan tidak akan melanjutkan program subsidi untuk Biskita Transpakuan yang ada di Kota Bogor.
Musababnya, BPTJ sudah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan Biskita Transpakuan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai tahun 2025 ini.
Seperti diungkapkan Plt Kepala BPTJ, Suharto. Menurut dia, upaya untuk proses hand over atau menyerahkan transportasi massal milik Kota Bogor juga sudah dilakukan sejak tahun 2023 lalu.
Di mana, proses pengalihan ini tercantum sebagaimana surat kesanggupan pelimpahan subsidi angkutan umum dengan skema BTS di Kota Bogor Tahun 2025 dari Dinas Perhubungan Kota Bogor kepada BPTJ tanggal 25 Juni 2024 lalu.