Juruketik.com – Sekitar 187 hektare lahan di Kabupaten Bogor masih masuk dalam kategori kawasan kumuh. Kawasan tersebut tersebar di 33 titik yang berada di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk menuntaskan penanganan kawasan kumuh secara bertahap.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, kawasan kumuh tersebut telah diverifikasi oleh Kementerian Perumahan dan Permukiman.
Baca Juga: DPRD Kota Bogor Sahkan Dua Perda, Perangi Narkoba dan Hapuskan Permukiman Kumuh
“Kawasan kumuh itu kita ada sekitar 187 hektare yang diverifikasi oleh Kementerian Perumahan dan Pemukiman yang inginnya kita tuntaskan,” ujar Ajat kepada wartawan, Rabu 19 Agustus 2026.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto mengungkap, kawasan kumuh tersebut tersebar di 33 titik.
Dari jumlah tersebut, dua titik menjadi kewenangan pemerintah pusat dan dua titik lainnya berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Selebihnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
“Untuk kawasan kumuh saat ini kita ada 33 titik yang menjadi kewenangan pusat itu ada dua titik, dan provinsi dua titik. Jadi, yang menjadi kewenangan dari Pemkab Bogor itu sebanyak 29 titik kawasan kumuh,” kata Eko.
Ia mengklaim, jumlah kawasan kumuh di Kabupaten Bogor terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Sebelumnya, jumlah lokasi kawasan kumuh tercatat lebih dari 50 titik.
“Tadinya banyak ada 50 lokasi, pertahun ini kita beresin dan sekarang tinggal 33 titik lagi,” ucapnya.
Untuk menuntaskan persoalan tersebut, Pemkab Bogor akan melakukan sejumlah upaya dengan menyesuaikan kebutuhan di masing-masing wilayah.
Eko menjelaskan, terdapat tujuh kriteria utama yang menjadi fokus dalam penanganan kawasan kumuh, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga penanganan lingkungan.
“Ada tujuh kriteria yang menjadi fokus penyelesaian kawasan kumuh seperti memperbaiki drainase, betonisasi jalan lingkungan, air limbah, air bersih, rumah tidak layak huni (Rutilahu), pengelolaan sampah, dan penanganan pemadam kebakarannya,” pungkas Eko. (Kha)
