Juruketik.com – Masih adanya anak putus sekolah di Kota Bogor ternyata tidak hanya disebabkan persoalan ekonomi.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor mengungkap ada tiga faktor utama yang membuat sebagian anak tidak melanjutkan pendidikan, mulai dari akses pendidikan, kondisi kesejahteraan keluarga, hingga pola pikir atau faktor kultural di lingkungan keluarga.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bogor, Herry Karnadi mengatakan, faktor pertama yang memengaruhi anak putus sekolah berkaitan dengan akses terhadap pendidikan.
Baca Juga: Jenal Mutaqin Tantang Karang Taruna Kota Bogor, Data Anak Putus Sekolah hingga Tingkat RT RW
Menurutnya, ketersediaan sarana sekolah, ruang belajar hingga daya tampung sekolah menjadi bagian penting yang dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak.
“Pertama soal akses pendidikan, contohnya ketersediaan sarana sekolah, ketersediaan ruang belajar dan ketersediaan daya tampung. Itu yang memengaruhi anak putus sekolah,” kata, Minggu 9 Agustus 2026.
Faktor kedua, lanjut Herry, berkaitan dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Persoalan ekonomi dapat membuat anak tidak mampu melanjutkan pendidikan meskipun sekolah dan daya tampung tersedia.
Baca Juga: Ada 1.504 Warga Putus Sekolah di Bogor Selatan, Pemkot Buka Sekolah Gratis hingga Dapat Ijazah
Ia mencontohkan, keterbatasan ekonomi dapat membuat keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sekolah, mulai dari ongkos transportasi, seragam hingga perlengkapan belajar.
“Sekolahnya ada, daya tampung mencukupi, tapi untuk ekonomi keluarga tidak bisa berangkat ke sekolah lantaran tidak ada biaya untuk kebutuhan sekolah. Contohnya, tidak ada ongkos untuk berangkat, tidak bisa beli seragam sekolah, tidak bisa beli tas,” ujarnya.
Sementara faktor ketiga adalah faktor kultural yang berkaitan dengan pola pikir, pemahaman dan keyakinan orang tua maupun anak terhadap pentingnya pendidikan.
Herry menyebut masih terdapat keluarga yang menganggap pendidikan cukup ditempuh hingga jenjang SD atau SMP. Ada pula anak yang diarahkan untuk segera bekerja membantu orang tua atau menikah setelah menyelesaikan pendidikan tertentu.
“Banyak anak-anak hanya punya niatan sampai SMP saja, yang penting bisa baca dan nulis, atau sampai SD saja, atau cukup sampai SMP. Nanti tiga atau empat tahun juga dinikahin sama orang. Nah, seperti itu yang menjadi tiga faktor utama,” jelasnya.
Herry mengatakan berbagai program yang dijalankan Pemerintah Kota Bogor melalui Disdik selama ini lebih banyak diarahkan untuk mengintervensi persoalan akses pendidikan dan kesejahteraan.
Beberapa di antaranya melalui pemberian beasiswa, keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta kelompok belajar (Pokjar) yang menjadi bagian dari upaya memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal.
“Soal beasiswa, PKBM dan Pokjar itu mengintervensi faktor pertama tadi,” katanya.
Namun, Herry mengakui faktor kultural menjadi tantangan yang lebih sulit ditangani karena berkaitan dengan keyakinan, pemahaman dan wawasan orang tua maupun anak.
Menurutnya, ada orang tua atau anak yang memang memiliki keinginan untuk berhenti sekolah setelah menyelesaikan jenjang SMP karena ingin segera membantu perekonomian keluarga atau memiliki pandangan bahwa anak akan menikah dalam beberapa tahun ke depan.
“Ada juga orang tua atau anak yang ingin sampai SMP saja, karena mereka yakin dia tiga tahun juga nikah atau berkeinginan membantu orang tua. Faktor seperti ini yang belum bisa kita jangkau,” ungkapnya.
Karena itu, menurut Herry, penanganan faktor kultural membutuhkan proses penyadaran yang lebih panjang melalui sosialisasi dan pendekatan kepada keluarga.
“Perlu penyadaran, sosialisasi lagi. Itu waktunya panjang, tidak bisa diukur. Yang bisa kita lakukan yang bisa kita ukur, seperti PKBM, jemput bola, kelompok belajar (Pokjar),” pungkasnya. (Kha)
