Juruketik.com – Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mengajukan pemasangan hidran di sejumlah kawasan permukiman warga sebagai upaya mencegah kebakaran terulang.
Langkah tersebut dilakukan menyusul kebakaran di kawasan Asrama Kopasgat pada November 2026 yang berdampak terhadap 12 rumah warga.
Lurah Lawanggintung, Erika Sriwahyuni mengatakan, kebakaran tersebut berdampak terhadap 12 rumah warga. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran hingga kini masih belum diketahui secara jelas.
Baca Juga: Warga Bogor Bisa Usulkan Bansos Lewat HP, Aktivasi IKD jadi Syarat
Sebagai langkah antisipasi, pihak kelurahan kembali mengajukan pengadaan dan pemasangan hidran di kawasan permukiman warga. Usulan tersebut muncul setelah ditemukan hidran yang tidak dapat digunakan saat dibutuhkan karena kondisi airnya kosong.
“Ketika kemarin melihat hidran, ternyata saat mau dipakai kondisinya kosong. Akhirnya kami dari kelurahan mengajukan kembali agar hidran bisa dipasang atau ditanam di lingkungan rumah penduduk,” ujar Erika.
Ia menjelaskan, pengajuan tersebut mencakup kawasan permukiman yang berada di wilayah RW 01 hingga RW 08. Keberadaan hidran dinilai penting sebagai salah satu fasilitas pendukung penanganan kebakaran, terutama di kawasan padat penduduk.
Selain menyiapkan langkah pencegahan, pihak kelurahan juga bergerak melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak kebakaran. Bersama staf kelurahan dan unsur kewilayahan, Erika menghimpun berbagai informasi terkait kebutuhan para korban.
Pihaknya juga langsung berkoordinasi dengan sejumlah perangkat daerah, mulai dari BPBD, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan warga terdampak, termasuk penanganan dokumen penting yang kemungkinan ikut terbakar atau hilang dalam peristiwa tersebut.
“Alhamdulillah, dari Disdukcapil sudah turun langsung membuka layanan bagi warga. Jadi masyarakat tidak perlu datang kembali ke kantor Disdukcapil karena petugasnya yang jemput bola ke lokasi,” jelasnya.
Menurut Erika, meskipun saat ini sudah tersedia layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD), sebagian warga tetap membutuhkan dokumen kependudukan dalam bentuk fisik. Karena itu, pelayanan langsung di lokasi menjadi salah satu upaya untuk mempermudah para korban mengurus kembali dokumen mereka.
Dalam penanganan pascakebakaran, terdapat pula dua warga yang sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Salah satunya merupakan seorang perempuan yang mengalami syok dan memiliki riwayat gangguan jantung. Sementara satu korban lainnya merupakan warga yang ikut membantu proses penyelamatan barang dari dalam rumah dan mengalami luka akibat kejadian tersebut.
Erika menyebut kondisi korban yang mendapatkan perawatan terus dipantau. Salah satu korban bahkan telah menunjukkan perkembangan dan berangsur pulih.
Di sisi lain, pemerintah kelurahan juga berupaya mempercepat penanganan kebutuhan tempat tinggal bagi para korban. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi warga terdampak yang sebagian besar merupakan lanjut usia (lansia).
Erika menilai, penanganan pengungsian perlu memperhatikan kondisi kesehatan dan kenyamanan warga, sehingga para korban tidak terlalu lama berada di satu tempat penampungan.
Pihaknya pun terus berkoordinasi dengan BPBD Kota Bogor untuk memantau perkembangan penanganan dan bantuan bagi warga terdampak kebakaran.
“Berbagai langkah yang telah dilakukan, mulai dari pemenuhan kebutuhan korban, pengurusan dokumen kependudukan hingga pengajuan fasilitas hidran, dapat membantu pemulihan warga sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan lingkungan terhadap potensi bencana kebakaran di kemudian hari,” tandasnya. (3RY)













