Juruketik.com – Sebanyak 9.687 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Bogor berpeluang mengalami perubahan status menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027.
Menanggapi rencana kebijakan pemerintah pusat tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan Pemkab Bogor siap menindaklanjutinya dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
“Apa yang sudah menjadi sebuah kebijakan dari pemerintah pusat, kita tindak lanjuti bersama-sama dan kemampuan fiskal kita cukup untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara baik paruh waktu maupun penuh waktu,” kata Rudy kepada wartawan.
Baca Juga: Gaji PPPK Potensi Ditanggung APBN, Pemkab Bogor Bisa Hemat Rp544 Miliar! Ini Rencana Pemanfaatannya
Menurutnya, para pegawai Pemkab Bogor tersebut merupakan orang-orang yang berjasa membangun Kabupaten Bogor. Sehingga, tidak ada alasan Pemkab Bogor tak memenuhi rencana pemerintah pusat tersebut.
“Buat kami sebagai penyelenggara pemerintah, baik PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu merupakan orang-orang yang sudah berjasa membangun Kabupaten Bogor,” ucap dia.
“Maka kami sami’na wa atho’na kita tindak lanjuti bersama-sama dan kemampuan fiskal kita cukup untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara baik paruh waktu maupun penuh waktu,” ujarnya.
Disisi lain, Pemkab Bogor memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp600 miliar jika sebanyak 9.687 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu diangkat menjadi penuh waktu pada 2027.
“Kebutuhan kita secara total sekitar Rp600 miliar untuk PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Achmad Wildan kepada wartawan, Selasa (10/11).
Dengan kebutuhan tersebut, Pemkab Bogor berharap anggaran itu dapat ditanggung pemerintah pusat. Terlebih telah disepakati bahwa rencana itu dilaksanakan pada Januari 2027.
Menurut Wildan, apabila seluruh pembiayaan tersebut ditanggung pemerintah pusat, APBD Kabupaten Bogor berpotensi menghemat anggaran sekitar Rp600 miliar.
“Ya, mudah-mudahan itu benar dibiayai oleh pusat. Kita berharap seperti itu,” tuturnya.
Meski demikian, Wildan memastikan, pemerintah daerah tetap menyiapkan alokasi anggaran melalui APBD untuk mengantisipasi apabila pembiayaan dari pemerintah pusat belum terealisasi.
Ia menyebutkan, pembiayaan PPPK paruh waktu pada 2026 masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp300 miliar.
“Tahun ini masih di daerah, masih paruh waktu. Sekitar Rp300 miliaran untuk paruh waktu,” ujarnya.
Sekadar informasi, untuk di wilayah Kabupaten Bogor ada sebanyak 9.687 PPPK paruh waktu yang telah dilantik Rudy pada 14 November 2025.
Dilaksanakan di Lapangan Panahan Stadion pakansari, Cibinong, pelantikan PPPK paruh waktu ini menjadi yang terbesar di tingkat kabupaten/ kota se-Indonesia.
Sementara diketahui, untuk rencana peralihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Bahkan, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). (Kha)
