Juruketik.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (KUKMDagin) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) bersama seluruh Lurah dan Camat se-Kota Bogor di Aula Hotel Pajajaran Suites BNR pada Rabu, 5 November 2025.
Kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut percepatan pembangunan fisik seperti gerai, pergudangan, dan fasilitas pendukung program Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025.
Kepala Dinas KUKMDagin Kota Bogor, Rahmat Hidayat menjelaskan bahwa melalui rakor ini pihaknya ingin memastikan para lurah dan camat memahami secara menyeluruh kriteria lahan yang dibutuhkan untuk mendukung program KKMP.
”Dalam rakor ini kami juga mendengarkan arahan langsung dari Wamendagri, Pak Bima Arya, selaku Kasatgas percepatan pengadaan lahan untuk gerai, pergudangan, dan fasilitas lainnya se-Kota Bogor. Tujuannya agar para lurah dan camat memahami kriteria lahan yang dibutuhkan dalam program ini,” kata Rahmat seusai kegiatan.
Rahmat menuturkan, sebelum rakor dilaksanakan, pihaknya telah lebih dulu melakukan rapat terbatas dengan para camat, lurah, serta unsur Muspida. Melalui kegiatan ini, para lurah dan camat diminta menyampaikan titik-titik lahan yang berpotensi digunakan untuk pembangunan fasilitas KKMP dan KDMP.
Berdasarkan ketentuan Inpres, lahan yang dibutuhkan minimal seluas 1.000 meter persegi dengan luas bangunan 30×20 meter. Para lurah diminta mendata lahan di wilayahnya masing-masing, baik lahan milik Pemerintah Kota Bogor, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, maupun lahan eks-BLBI yang bisa diajukan untuk diproses oleh Satgas tingkat pusat.
”Untuk lahannya bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk milik Pemkot, KL, BUMN, BUMD, atau bahkan tanah BLBI. Nantinya, Satgas pusat yang akan menyelesaikan proses administrasi dan legalitasnya,” jelas Rahmat.
Dalam rakor tersebut, sebanyak 68 kelurahan di Kota Bogor telah menyampaikan data awal lahan yang akan diajukan. Data tersebut kemudian diinput oleh jajaran Kodim 0606 Kota Bogor ke dalam portal Agrinas Nusantara, BUMN yang ditugaskan membangun gerai, pergudangan, dan fasilitas penunjang program KKMP maupun KDMP.
”Memang saat ini Kota Bogor masih nol titik yang disetujui pusat. Tapi setelah data diunggah dan lahan memenuhi kriteria, maka pembangunan akan segera dilakukan di kelurahan tersebut. Nilai pembangunan dari pusat mencapai Rp3 miliar melalui BUMN Agrinas Nusantara,” pungkasnya. (3RY)
