Juruketik.com – Dugaan praktik gadai Surat Keputusan (SK) pegawai di lingkungan Satpol PP Kota Bogor semakin menjadi sorotan publik.
Isu ini dinilai berpotensi berkembang liar dan menggerus kepercayaan masyarakat apabila tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, H Zenal Abidin, menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih belum mendapatkan kejelasan utuh terkait kronologi kasus tersebut.
Ia menyebut dugaan gadai SK bisa saja terjadi baik secara sadar maupun tidak sadar oleh oknum pegawai.
“Secara sadar atau tidak sadar dilakukan gadai SK. Namun kita belum tahu jelas kronologi pastinya. Ini masih asumsi dan belum ada duduk bersama antara pihak peminjam dan yang dipinjamkan SK-nya,” ujarnya, Rabu 15 April 2026.
Ia pun meminta agar seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk pihak perbankan, segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi secara terbuka.
Baca Juga: Denny Mulyadi: Atasan Gadai SK Belasan Anggota Satpol PP Kota Bogor Terancam Disanksi
“Pejabat bank harus dipanggil untuk memperjelas siapa saja yang berkaitan. Semua anggota yang memberikan SK untuk digadaikan harus hadir dan memberikan pernyataan jujur. Harus duduk bersama agar terang benderang,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga mendesak Inspektorat Kota Bogor untuk turun langsung melakukan pemeriksaan secara menyeluruh guna menghindari spekulasi yang berkembang di masyarakat.
“Inspektorat harus turun detail. Jangan sampai pemerintah kota menjadi sasaran masyarakat seolah tidak mampu melakukan pengawasan,” tambahnya.
Tak hanya itu, DPRD juga meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor untuk segera mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti isu ini. Hal tersebut dinilai penting agar polemik tidak semakin melebar tanpa arah yang jelas.
“Sekda harus segera menindaklanjuti isu krisis ini. Jangan sampai berkembang liar dan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” tegasnya.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut integritas aparatur serta tata kelola pemerintahan daerah. Jika tidak ditangani dengan cepat dan transparan, bukan tidak mungkin dampaknya akan meluas hingga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan di Kota Bogor. (3RY)
