Juruketik.com – Sejumlah Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) kabupaten/kota di Jawa Barat menyampaikan sejumlah masukan dan keberatan terkait regulasi serta persyaratan, yang ditetapkan tim penjaringan calon Ketua Umum (Ketum) Perbasi Jawa Barat (Jabar) menjelang Musyawarah Provinsi (Musprov) Perbasi Jabar periode 2026–2030.
Penyampaian masukan tersebut disampaikan oleh Pengurus Perbasi Kota Bogor yang mewakili belasan Pengcab Perbasi di Jawa Barat, sebagai bentuk perhatian terhadap proses organisasi agar tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi dan aturan yang berlaku.
Ketua Perbasi Kota Bogor, Destyono Sudiro menjelaskan bahwa pihaknya menilai beberapa ketentuan dalam regulasi penjaringan perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut, khususnya terkait batasan usia, persyaratan pengalaman kepengurusan, serta dasar penetapan biaya pendaftaran calon ketua umum.
“Kami berharap ada kejelasan terkait dasar aturan yang ditetapkan, mulai dari batas usia 40 hingga 60 tahun, kewajiban pernah menjabat sebagai ketua di tingkat pengprov atau pengcab, hingga rasionalisasi biaya pendaftaran,” ujar Destyono, Minggu (8/2/2026)
Ia menambahkan, masukan tersebut disampaikan agar proses penjaringan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi figur-figur yang memiliki komitmen dan kapasitas untuk berkontribusi dalam memajukan bola basket Jawa Barat, tanpa mengesampingkan ketentuan AD/ART Perbasi, AD/ART KONI, serta Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional.
Terkait biaya pendaftaran sebesar Rp150 juta, Destyono menilai perlu adanya penjelasan yang transparan mengenai peruntukan dan dasar perhitungannya. Menurutnya, pengurus cabang di daerah juga harus mempertimbangkan prioritas penggunaan anggaran untuk pembinaan atlet dan kompetisi di wilayah masing-masing.
“Masukan ini kami sampaikan agar proses pemilihan ketua umum benar-benar memberi kesempatan bagi calon terbaik, sehingga para pemilik suara dapat menentukan pilihan secara objektif,” katanya.
Destyono juga berharap ke depan regulasi yang ditetapkan dapat berorientasi pada penguatan peran Pengprov sebagai fasilitator, mediator, dan regulator pembinaan bola basket di Jawa Barat.
“Kami berharap tim penjaringan dapat meninjau kembali aturan yang ada dan menyusun regulasi yang selaras dengan AD/ART serta peraturan perundang-undangan, demi kemajuan bola basket Jawa Barat ke depan,” pungkasnya. (*)
