Juruketik.com – Kisah pembangunan jembatan penghubung Kelurahan Paledang dan Kelurahan Pasir Jaya, Kota Bogor, akhirnya memasuki babak baru setelah sempat tertunda hampir empat tahun.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin meninjau langsung proses pembangunan jembatan di Kampung Lebaksari, RW 03 Paledang dan RW 12 Pasir Jaya yang diharapkan mampu membuka akses vital bagi masyarakat.
Jenal Mutaqin mengatakan, pembangunan jembatan tersebut memiliki perjalanan yang cukup panjang. Menurutnya, proyek tersebut sempat beberapa kali dianggarkan sejak pemerintahan sebelumnya, namun selalu gagal direalisasikan selama hampir empat tahun.
Baca Juga: Puluhan Tahun jadi Keluhan Warga, Masalah Akses Lingkungan Mulai Dibenahi! Paledang Bogor Segera Punya Dua Jembatan Baru Rp4,4 Miliar
”Historisnya memang cukup panjang. Sejak pemerintahan sebelumnya sempat dianggarkan, namun beberapa kali gagal. Hampir empat tahun APBD tidak berhasil merealisasikan pembangunan jembatan ini,” ujarnya kepada wartawan, Rabu 1 Juli 2026
Ia menjelaskan, hambatan yang dihadapi selama ini di antaranya penolakan sebagian masyarakat serta sulitnya akses menuju lokasi pembangunan.
Namun enam bulan terakhir, Pemerintah Kota Bogor kembali mengupayakan pembangunan setelah menerima aspirasi warga, terutama terkait sulitnya akses layanan kesehatan.
Baca Juga: Pemkab Bogor Tetapkan Pemenang Tender, Jembatan Situ Nanggerang Rp56 Miliar Dibangun Bulan Ini
Jenal mengungkapkan, pemerintah menerima laporan adanya warga yang kesulitan mendapatkan pertolongan medis akibat terbatasnya akses penghubung antarkelurahan.
Bahkan, menurutnya, pernah terjadi warga yang meninggal dunia karena terlambat mendapatkan penanganan saat membutuhkan oksigen.
”Ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Tidak ada alasan teknis maupun yuridis ketika akses masyarakat sangat penting dan strategis. Karena itu kami mencari solusi dengan mengajak seluruh pihak duduk bersama,” ucapnya.
Pemerintah Kota Bogor kemudian melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sedikitnya enam kali pertemuan yang melibatkan lurah, camat, perangkat daerah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga tokoh masyarakat dari kedua kelurahan. Upaya tersebut akhirnya membuahkan kesepakatan sehingga pembangunan dapat dimulai.
Saat ini pembangunan jembatan telah memasuki tahap awal dengan progres lebih dari empat persen. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 26 minggu.
Jembatan dibangun menggunakan anggaran sekitar Rp2,7 miliar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor.
Sebagai bagian dari kesepakatan dengan warga, pelaksanaan proyek juga melibatkan masyarakat sekitar. Sedikitnya 40 warga direkrut sebagai tenaga kerja secara bergiliran sesuai kebutuhan proyek.
Selain itu, penyedia jasa juga diminta memanfaatkan warung makan dan kantin milik warga sekitar selama proses pembangunan berlangsung.
”Seluruh aspirasi masyarakat kami penuhi. Mulai dari pelibatan tenaga kerja lokal, penggunaan warung warga, hingga nantinya petugas keamanan jembatan juga berasal dari masyarakat setempat,” ujar Jenal.
Ia menambahkan, setelah pembangunan selesai nantinya akan dipasang portal untuk mengatur jam operasional jembatan sebagai upaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun untuk kondisi darurat, seperti warga yang sakit atau meninggal dunia, akses jembatan akan dibuka selama 24 jam.
Jembatan tersebut memiliki bentang sepanjang sekitar 48 meter dengan lebar efektif 1,8 meter, sehingga memungkinkan dilalui pejalan kaki maupun kendaraan roda dua. Meski demikian, penggunaan kendaraan bermotor nantinya masih akan dibahas bersama masyarakat.
Jenal memastikan hingga saat ini pembangunan mendapat dukungan penuh dari warga karena seluruh kesepakatan yang dihasilkan saat proses audiensi telah dipenuhi oleh pemerintah.
”Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada lagi masyarakat yang kontra. Semua mendukung karena pembangunan ini memang untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Selain jembatan yang sedang dibangun, warga juga mengusulkan beberapa titik pembangunan jembatan baru di wilayah Paledang. Namun usulan tersebut masih menunggu ketersediaan anggaran serta proses perizinan dari pemerintah pusat.
Menurut Jenal, pihaknya bahkan telah berkoordinasi langsung dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk mempercepat proses perizinan sehingga pembangunan infrastruktur serupa dapat terus dilanjutkan secara bertahap.
Dalam kesempatan itu, Jenal juga menjelaskan adanya penyesuaian terhadap bangunan Posyandu di sekitar lokasi proyek. Posisi bangunan digeser agar tidak menghalangi titik pijakan jembatan di sisi Kelurahan Paledang, sekaligus dibangun kembali dengan dukungan pemerintah.
Mengenai nama jembatan, Jenal mengatakan hal tersebut akan dibahas bersama masyarakat setelah pembangunan selesai. Baginya, yang paling utama adalah fungsi jembatan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga.
”Nama jembatan bisa dibicarakan nanti bersama masyarakat. Yang paling penting adalah manfaatnya, sehingga akses warga menjadi lebih mudah dan pembangunan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (3RY)
