Juruketik.com – Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim memastikan layanan Biskita Transpakuan bukan penyebab kemacetan di Kota Bogor.
Sebaliknya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana bakal mengevaluasi membludaknya jumlah angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang setiap hari masuk ke wilayah Kota Bogor, sebagai bagian dari upaya menata sistem transportasi agar lebih tertib dan tetap mampu melayani kebutuhan masyarakat.
Dedie Rachim mengatakan, orientasi utama pemerintah dalam menata transportasi adalah memastikan kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan umum tetap terpenuhi.
Baca Juga: Dedie Rachim Usulkan Moratorium Angkot Kabupaten ke Dishub Jabar
“Saya akan evaluasi, namun saya tetap berpedoman kepada bagaimana kebutuhan masyarakat ini dapat terlayani,” ujar Dedie kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).
Menanggapi adanya keluhan dari sebagian sopir maupun pengusaha angkutan kota (angkot) yang merasa tersaingi oleh layanan Biskita Transpakuan, Dedie menilai anggapan tersebut tidak beralasan.
Menurutnya, jumlah armada Biskita yang beroperasi saat ini masih sangat terbatas sehingga belum dapat disebut sebagai pesaing angkutan kota.
“Kalau angkutan merasa tersaingi, saya pikir tidak juga. Jumlah bus kita itu sedikit kok. Untuk koridor satu saja jumlahnya enggak banyak, jadi bukan persaingan,” jelasnya.
Dedie menegaskan, persoalan yang lebih mendesak untuk dievaluasi justru adalah banyaknya kendaraan angkutan AKDP dari luar Kota Bogor yang setiap hari memasuki wilayah kota. Kondisi tersebut dinilai berkontribusi terhadap kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama.
Karena itu, Pemkot Bogor akan mengkaji kembali jumlah dan pengaturan operasional angkutan AKDP agar tidak semakin membebani lalu lintas, tanpa mengurangi pelayanan transportasi bagi masyarakat.
Disisi lain, Dedie meminta agar layanan Biskita Trans Pakuan yang saat ini telah menjadi pilihan masyarakat tidak dijadikan sasaran evaluasi. Menurutnya, keberadaan Biskita beserta halte dan fasilitas pendukungnya telah memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Bogor.
“Mungkin yang harus kita evaluasi adalah jumlah kendaraan angkutan dari luar Kota Bogor, yang AKDP. Mungkin itu kebanyakan. Jadi jangan justru bus kita yang sudah jadi kesayangan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat ini yang dikorbankan. Jangan,” tegas Dedie. (3RY)
