Juruketik.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dinilai berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.
Menyikapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk mengurangi aktivitas menggunakan kendaraan dinas dan menerapkan langkah-langkah efisiensi.
Menurut Sastra, langkah penghematan perlu dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap meningkatnya beban anggaran daerah di tengah kondisi ekonomi yang masih diwarnai ketidakpastian.
Terlebih, kendaraan dinas pemerintah tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi sehingga kenaikan harga Pertamax berpotensi meningkatkan biaya operasional pemerintah daerah.
“Kita menghimbau kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Bogor yang menggunakan mobil pelat merah untuk efisiensi dan pakai kendaraan lain,” ujar Sastra Winara, Rabu, 17 Juni 2026.
Ia menjelaskan, kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.500 per liter harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.
Penggunaan kendaraan dinas, kata dia, perlu dilakukan secara lebih selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan agar pengeluaran operasional tidak membengkak.
Sastra menilai langkah efisiensi ini penting untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2026.
Dengan pengelolaan yang lebih hemat, anggaran yang tersedia dapat dialokasikan secara optimal untuk program-program pelayanan masyarakat.
Selain mendorong pengurangan penggunaan kendaraan dinas, Sastra juga mengajak Pemkab Bogor untuk kembali menggalakkan program transportasi ramah lingkungan yang telah berjalan sebelumnya, yakni bersepeda ke kantor setiap hari Rabu.
Menurutnya, kebiasaan bersepeda tidak hanya mampu menekan konsumsi BBM, tetapi juga mendukung gaya hidup sehat dan upaya pengurangan emisi kendaraan bermotor.
“Kan ada setiap hari Rabu bersepeda ke kantor, tentu perlu kita dukung lagi karena hari ini ketika Pertamax naik itu mungkin akan membebani APBD kita juga,” katanya.
DPRD Kabupaten Bogor berharap seluruh ASN dapat mendukung upaya efisiensi tersebut sebagai bagian dari langkah bersama menjaga efektivitas penggunaan anggaran daerah di tengah meningkatnya biaya operasional pemerintah. (*)
