Juruketik.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendukung perpanjangan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya tetap menjaga efektivitas kerja, tetapi juga mampu menekan biaya operasional perkantoran hingga sekitar Rp1 miliar per bulan.
Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, hasil sementara penerapan WFH menunjukkan adanya efisiensi di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dari penggunaan listrik, air, pendingin ruangan, dan kebutuhan operasional kantor lainnya.
Baca Juga: Pemkot Bogor Berlakukan WFH ASN Mulai Pekan Depan, Kepala Dinas hingga Camat Tetap Ngantor
“Untuk di Kota Bogor ini sama, kita melihat ternyata ada dampak kepada efektivitas dan juga pengurangan biaya operasional di kantor-kantor,” katanya, Jum’at 07 2026.
Ia menjelaskan, selama ini operasional kantor pada hari kerja tetap membutuhkan konsumsi listrik, air, hingga penggunaan pendingin ruangan. Dengan diterapkannya WFH, beban biaya tersebut dapat ditekan secara signifikan.
“Selama ini mungkin di hari-hari Jumat itu ada AC menyala, lampu menyala, air mengalir. Dengan WFH itu ternyata kita bisa melakukan penghematan sekitar Rp1 miliar per bulan dari keseluruhan kantor OPD,” ucap dia.
Baca Juga: Krisis Energi Disiasati, Pemkab Bogor Berhasil Pangkas BBM ASN hingga 44 Persen
Meski demikian, Pemkot Bogor belum mengambil keputusan permanen terkait penerapan WFH. Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh pada pertengahan Agustus 2026 untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut.
Dedie menambahkan, evaluasi akan dilakukan melalui rapat kerja pemerintah daerah yang juga membahas berbagai kebijakan strategis, termasuk pelaksanaan WFH di lingkungan Pemkot Bogor.
“Hasil evaluasi baru akan kita lihat pada pertengahan Agustus 2026. Kami akan menggelar rapat kerja pemerintah daerah untuk membahas WFH dan berbagai kebijakan lainnya,” tandasnya. (3RY)
