Juruketik.com – Wajah transportasi Kota Bogor bakal mengalami perubahan seiring langkah Dinas Perhubungan (Dishub) dalam membenahi berbagai persoalan lalu lintas.
Mulai dari penindakan parkir liar, rekayasa jalan di sejumlah titik kemacetan, hingga penataan angkutan kota (angkot) menjadi fokus utama untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib, nyaman, dan terintegrasi.
Hal tersebut diketahui saat Kepala Dishub Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto menjelaskan arah kebijakan tersebut dalam pemaparan grand design transportasi Kota Bogor di Kantor Uji KIR Dishub Kota Bogor, Selasa (27/10/2026).
Baca Juga: Harhubnas 2026, Dedie Rachim Minta Dishub Kota Bogor Perketat Pengawasan Keselamatan Transportasi
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor Ana Ismawati serta insan pers.
Sujatmiko mengatakan, terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian Dishub, yakni mengurai kemacetan, mengatasi kelebihan jumlah armada angkutan umum atau over-supply, serta mengintegrasikan layanan transportasi melalui kerja sama lintas sektor.
Menurutnya, penataan transportasi tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur jalan. Diperlukan pula pengelolaan angkutan umum dan koordinasi antarpihak agar kebijakan yang diterapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Penataan Angkot Capai 50,2 Persen, Targetkan Penertiban Tuntas Akhir Tahun
“Pertama, bagaimana kami mampu menyelesaikan masalah kemacetan untuk meningkatkan mobilitas lalu lintas secara keseluruhan. Kedua, mengelola angkutan umum yang saat ini dihadapkan pada kondisi over-supply melalui transformasi pelayanan publik,” katanya.
“Ketiga, bagaimana semuanya ini terintegrasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak,” ujar Sujatmiko.
Dalam upaya mengurangi kepadatan kendaraan, Dishub telah melakukan sejumlah penyesuaian rekayasa lalu lintas di titik-titik yang dinilai menjadi simpul kemacetan.
Salah satunya di kawasan Alun-Alun Kota Bogor, dengan menertibkan parkir liar di bahu jalan yang menyebabkan penyempitan lajur kendaraan.
Penyesuaian geometri jalan dan pembongkaran median yang dinilai kurang efektif juga dilakukan di sejumlah lokasi, di antaranya Simpang Ekalokasari, Jalan Martadinata, Simpang Jambu Dua, Simpang Lippo Mall, Kebon Pedes, hingga kawasan Ciawi.
Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas jalan, mengurangi antrean kendaraan, serta mempersingkat waktu tunggu di persimpangan yang menggunakan lampu lalu lintas.
“Kami melakukan evaluasi dan penyesuaian infrastruktur jalan berdasarkan data riil di lapangan. Tujuannya jelas, yakni mempercepat mobilitas, mengurai titik-titik simpul kemacetan, dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan,” jelasnya.
Selain rekayasa lalu lintas, Dishub juga akan memperketat pengawasan terhadap pelanggaran parkir. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penerapan sanksi berupa penggembokan kendaraan, disertai denda administratif yang disetorkan ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sektor angkutan umum, Dishub menghadapi tantangan berupa persaingan dengan transportasi berbasis daring serta jumlah armada angkot yang dinilai melebihi kebutuhan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan konversi dan rasionalisasi armada secara bertahap.
Sujatmiko mengungkapkan, sebagian besar angkot konvensional di Kota Bogor telah berusia lebih dari 20 tahun. Karena itu, program transformasi diarahkan pada peremajaan kendaraan agar lebih layak, ramah lingkungan, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada penumpang.
Angkutan umum ke depan juga diarahkan memiliki sistem pembayaran nontunai menggunakan uang elektronik serta fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.
Dishub turut mendorong penguatan trayek pengumpan atau feeder yang terhubung dengan koridor angkutan massal. Integrasi tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara jumlah armada, kebutuhan perjalanan masyarakat, dan keberlangsungan usaha para operator angkutan.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Bogor, Ana Ismawati mengapresiasi keterbukaan Dishub dalam memaparkan program dan arah kebijakan transportasi.
Menurutnya, kolaborasi antarperangkat daerah dan komunikasi publik yang baik menjadi bagian penting dalam menyukseskan pembangunan kota.
“Semangat kecintaan kepada Kota Bogor ini adalah modal dasar yang luar biasa. Tantangan di era digitalisasi saat ini menuntut kita untuk terus berkolaborasi, menghadirkan komunikasi publik yang efektif, serta menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat,” ungkap Ana. (3RY)
