Juruketik.com – Sebanyak 2 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bogor hingga kini belum memiliki sertifikat halal.
Kondisi tersebut menjadi sorotan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, yang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor segera mencari solusi agar UMKM dapat berkembang dan naik kelas.
Sastra mengungkapkan, salah satu kendala yang dihadapi pelaku UMKM adalah tingginya biaya serta persyaratan administrasi untuk mendapatkan sertifikat halal.
Baca Juga: Biaya Rp6 Juta jadi Kendala, Ribuan UMKM di Bogor Belum Kantongi Sertifikat Halal
Padahal, sertifikasi tersebut kini menjadi salah satu syarat penting bagi produk yang ingin masuk ke pasar lebih luas.
Menurutnya, upaya mendorong kemajuan UMKM harus dibarengi dengan dukungan pemerintah, termasuk kesiapan anggaran agar para pelaku usaha kecil tidak semakin terbebani.
“Kami melihat langsung keluhan dari teman-teman UMKM, terutama mengenai sertifikasi halal. Pemerintah harus hadir membantu, ini harus segera dicari solusi yang tepat,” jelas Sastra kepada wartawan, Rabu 1 Juli 2026.
Baca Juga: Kamu Berencana Memulai Bisnis di Bidang UMKM! Berikut 10 Tips Bagi Pengusaha Pemula Kejar Kesuksesan
Untuk mengurus dan memiliki sertifikat halal, satu UMKM dikabarkan harus merogoh kocek sebesar Rp6 juta.
Tingginya biaya tersebut mencatatkan jumlah UMKM yang belum memiliki sertifikat sekitar 2 ribu dari total keseluruhan yang tercatat Dinas Koperasi dan UKM (DISKOPUKM) Kabupaten Bogor sebanyak 37 ribu.
Menurut Sastra, kondisi itu tambah sulit bagi mereka pengusaha UMKM yang masih berada pada tahap awal perintisan usaha.
Ia pun mengaku akan berkoordinasi intensif dengan Dinas Koperasi dan UKM untuk mengidentifikasi secara rinci hambatan-hambatan yang menyebabkan sertifikasi halal sulit dijangkau oleh UMKM.
Selain mempermudah regulasi, Sastra juga mendorong adanya langkah promosi yang lebih masif untuk produk-produk UMKM lokal.
Ia mengusulkan agar kebijakan baru diterapkan yang mewajibkan partisipasi aktif dari berbagai sektor.
“Kita dorong nanti ada kebijakan agar hotel, restoran, pelaku usaha, sampai pemerintah daerah ikut membeli dan mempromosikan produk UMKM. Termasuk juga wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, kita harapkan ikut mengenalkan produk kita,” pungkasnya. (Kha)
