Juruketik.com – Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Tohari meminta pemerintah memperkuat upaya pemberantasan mafia beras melalui peningkatan pengawasan serta dukungan anggaran yang memadai bagi Kementerian Pertanian. Menurutnya, praktik mafia beras telah berlangsung lama dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani maupun masyarakat sebagai konsumen.
Pernyataan tersebut disampaikan Endang usai kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di Sekretariat PWI Kota Bogor, Jumat (31/7/2026). Ia menegaskan, Komisi IV DPR RI tidak hanya mendorong kebijakan, tetapi juga berkontribusi dengan menyerahkan data pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik mafia beras kepada kementerian terkait.
“Komisi IV terus mendorong penguatan pengawasan dan anggaran bagi Kementerian Pertanian. Kami juga memberikan informasi mengenai pihak-pihak yang diduga menjadi bagian dari mafia beras karena praktik ini sudah mengakar dan sangat merugikan,” ujarnya.
Endang mengungkapkan, salah satu persoalan yang masih membelenggu petani adalah sistem ijon. Dalam praktik tersebut, hasil panen telah dijual kepada tengkulak jauh sebelum masa panen dengan imbalan uang muka, sehingga posisi tawar petani menjadi lemah.
Untuk memutus rantai tersebut, ia mendorong penguatan koperasi petani agar mampu menjadi sumber pembiayaan yang sehat bagi para petani. Dengan demikian, petani tidak lagi bergantung pada tengkulak saat membutuhkan modal usaha.
Selain itu, Endang menilai media massa memiliki peran penting dalam mengawasi pergerakan harga dan distribusi beras. Menurutnya, praktik mafia beras sering memanfaatkan situasi ketika terjadi kelangkaan pasokan di pasar induk untuk mengambil keuntungan.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) guna menangani persoalan mafia beras. Meski tidak menjelaskan secara rinci mekanisme kerja satgas tersebut, Endang optimistis langkah itu akan memperkuat pengawasan di lapangan.
Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur itu mengatakan Komisi IV DPR RI secara rutin melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian melalui rapat dengar pendapat (RDP). Selain itu, anggota komisi juga turun langsung meninjau kondisi pertanian saat musim panen maupun ketika muncul persoalan seperti kerusakan irigasi dan keterbatasan sarana produksi.
Dalam kesempatan itu, Endang turut menyoroti semakin berkurangnya lahan pertanian di Kota Bogor akibat alih fungsi menjadi kawasan perumahan dan industri. Ia mendorong pemerintah daerah menyusun regulasi yang lebih ketat agar lahan produktif tetap terlindungi.
Di tengah keterbatasan lahan, Endang juga mengajak masyarakat mengembangkan metode pertanian alternatif, seperti budidaya menggunakan pralon maupun tanaman buah dalam pot (tabulampot), sebagai solusi mempertahankan produksi pangan di wilayah perkotaan.
Sementara itu, terkait ketahanan pangan nasional, Endang memastikan cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog berada dalam kondisi aman. Menurutnya, penyimpanan stok beras menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis pangan global akibat perubahan iklim, termasuk dampak fenomena El Nino.
“Ketahanan pangan harus menjadi perhatian bersama. Dengan cadangan beras yang cukup, pemerintah memiliki kesiapan menghadapi potensi gangguan pasokan akibat perubahan iklim,” katanya.
Khusus untuk Kota Bogor, Endang memastikan kondisi ketersediaan pangan hingga saat ini masih aman. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pihak agar tetap memperkuat pengawasan distribusi dan melindungi lahan pertanian demi menjaga stabilitas pangan di masa mendatang.
“Untuk ketersediaan pangan di Kota Bogor masih aman,” pungkasnya.(Ery)
